Sekitar 50 ribu buruh bakal turun ke jalan dan berunjuk rasa di depan Istana Negara, hari ini, Selasa, 1 September 2015.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, telah mengadakan pertemuan secara khusus dengan Kapolri, Jenderal Pol Badrodin Haiti, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian, dan Pandam Jaya, Letjen TNI Agus Sutomo, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanief Dakiri.
Luhut menegaskan, aparat keamanan tidak akan menoleransi apabila ada oknum-oknum buruh yang melakukan keonaran, melanggar hukum, dan bertindak di luar kepatutan. Terlebih, dengan kondisi ekonomi yang masih rentan seperti saat ini.
"Siapa pun dia, akan kami tindak tegas. Saya dalam posisi sebagai Menko Polhukam, menggarisbawahi hal ini," ujar pensiunan Jenderal TNI AD tersebut seusai pertemuan yang digelar di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (31/8), lansir ROL.
Menurut Luhut, pemerintah akan menghormati setiap hak demokrasi yang dimiliki warga negara, termasuk dari para buruh. Luhut mengakui, Menakertrans dan Kementerian Kesehatan, khususnya yang mengurus Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sudah mencoba mengakomodasi keinginan para buruh tersebut.
Namun, memang ada beberapa hal yang diatur perundang-undangan, yang belum bisa diakomodasi sepenuhnya. "Pada dasarnya, pemerintah ingin buruhnya tambah sejahtera. Tapi ada proses yang harus dihadapi. Apalagi dengan kondisi ekonomi seperti ini," kata Luhut.
Hal senada diungkapkan Kapolri. Pihaknya akan menindak tegas jika ada pelanggaran hukum selama proses unjuk rasa tersebut. Selain itu, Badrodin mengimbau aksi unjuk rasa bisa dilakukan dengan damai tanpa adanya upaya pelanggaran hukum.
"Rekan-rekan buruh agar tidak melakukan sweeping, kekerasan, menutup jalan, atau menduduki tempat-tempat tertentu," ujar Kapolri di Kantor Kemenko Polhukam.
Dalam melakukan pengamanan aksi buruh, Kapolri menyebutkan, setidaknya akan menurunkan 11 ribu personel Kepolisian. Jumlah ini di luar dari pasukan cadangan dan bantuan dari Kodam Jaya/ Jayakarta. Badrodin menyebut, pihaknya memprediksi paling tidak unjuk rasa buruh yang digelar besok hari akan melibatkan sekitar 52 ribu buruh.
Sedangkan untuk pengamanan dari unsur TNI, Pangdam Jaya Letjen TNI Agus Sutomo menyebutkan, pihaknya akan menyediakan sekitar 17 Satuan Setingkat Kompi (SSK). Dalam satu SSK setidaknya berjumlah sekitar 100 personel. Pasukan TNI ini, lanjut Agus, sifatnya hanya perbantuan terhadap Kepolisian.
"Tiga SSK melekat di Monas sejak pagi. Intinya, Makodam Jaya akan melakukan backup kepada Polda Metro Jaya," ujar Agus di Kantor Kemenko Polhukam.
Tidak hanya itu, pasukan TNI, kata Agus, akan disiagakan di sentra-sentra ekonomi masyarakat, mulai dari pasar hingga pusat perbelanjaan modern.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)/Dewan Presidium GBI, Said Iqbal, dalam siaran persnya menyatakan ribuan buruh akan kepung Istana. Hal ini terkait makin banyaknya ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus menjadi mimpi buruk bagi para buruh. Bukan tanpa sebab, ancaman PHK besar-besaran ini terjadi di tengah menurunnya daya beli buruh dan ambruknya rupiah dan menguatnya nilai dolar Amerika Serikat (AS).
Said Iqbal mengatakan situasi ini semakin membuat buruh Indonesia terjerembab ke dalam penderitaan yang tanpa batas. Nasib buruh pun makin kian tak menentu.
Oleh karena itu, demi menyelamatkan nasib buruh Indonesia dan rakyat kecil, KSPI dan elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia (GBI) akan mendesak pemerintah dengan melakukan langkah konkret melalui aksi nasional.
Kegiatan itu akan dilakukan di 20 provinsi dan akan dipusatkan di depan Istana Negara dengan jumlah massa sebanyak 50 ribu buruh se-Jabodetabek pada Selasa 1 September 2015.
Baca: Kepung Istana, Ini 8 Tuntutan Buruh
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, telah mengadakan pertemuan secara khusus dengan Kapolri, Jenderal Pol Badrodin Haiti, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian, dan Pandam Jaya, Letjen TNI Agus Sutomo, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanief Dakiri.
Luhut menegaskan, aparat keamanan tidak akan menoleransi apabila ada oknum-oknum buruh yang melakukan keonaran, melanggar hukum, dan bertindak di luar kepatutan. Terlebih, dengan kondisi ekonomi yang masih rentan seperti saat ini.
"Siapa pun dia, akan kami tindak tegas. Saya dalam posisi sebagai Menko Polhukam, menggarisbawahi hal ini," ujar pensiunan Jenderal TNI AD tersebut seusai pertemuan yang digelar di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (31/8), lansir ROL.
Menurut Luhut, pemerintah akan menghormati setiap hak demokrasi yang dimiliki warga negara, termasuk dari para buruh. Luhut mengakui, Menakertrans dan Kementerian Kesehatan, khususnya yang mengurus Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sudah mencoba mengakomodasi keinginan para buruh tersebut.
Namun, memang ada beberapa hal yang diatur perundang-undangan, yang belum bisa diakomodasi sepenuhnya. "Pada dasarnya, pemerintah ingin buruhnya tambah sejahtera. Tapi ada proses yang harus dihadapi. Apalagi dengan kondisi ekonomi seperti ini," kata Luhut.
Hal senada diungkapkan Kapolri. Pihaknya akan menindak tegas jika ada pelanggaran hukum selama proses unjuk rasa tersebut. Selain itu, Badrodin mengimbau aksi unjuk rasa bisa dilakukan dengan damai tanpa adanya upaya pelanggaran hukum.
"Rekan-rekan buruh agar tidak melakukan sweeping, kekerasan, menutup jalan, atau menduduki tempat-tempat tertentu," ujar Kapolri di Kantor Kemenko Polhukam.
Dalam melakukan pengamanan aksi buruh, Kapolri menyebutkan, setidaknya akan menurunkan 11 ribu personel Kepolisian. Jumlah ini di luar dari pasukan cadangan dan bantuan dari Kodam Jaya/ Jayakarta. Badrodin menyebut, pihaknya memprediksi paling tidak unjuk rasa buruh yang digelar besok hari akan melibatkan sekitar 52 ribu buruh.
Sedangkan untuk pengamanan dari unsur TNI, Pangdam Jaya Letjen TNI Agus Sutomo menyebutkan, pihaknya akan menyediakan sekitar 17 Satuan Setingkat Kompi (SSK). Dalam satu SSK setidaknya berjumlah sekitar 100 personel. Pasukan TNI ini, lanjut Agus, sifatnya hanya perbantuan terhadap Kepolisian.
"Tiga SSK melekat di Monas sejak pagi. Intinya, Makodam Jaya akan melakukan backup kepada Polda Metro Jaya," ujar Agus di Kantor Kemenko Polhukam.
Tidak hanya itu, pasukan TNI, kata Agus, akan disiagakan di sentra-sentra ekonomi masyarakat, mulai dari pasar hingga pusat perbelanjaan modern.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)/Dewan Presidium GBI, Said Iqbal, dalam siaran persnya menyatakan ribuan buruh akan kepung Istana. Hal ini terkait makin banyaknya ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus menjadi mimpi buruk bagi para buruh. Bukan tanpa sebab, ancaman PHK besar-besaran ini terjadi di tengah menurunnya daya beli buruh dan ambruknya rupiah dan menguatnya nilai dolar Amerika Serikat (AS).
Said Iqbal mengatakan situasi ini semakin membuat buruh Indonesia terjerembab ke dalam penderitaan yang tanpa batas. Nasib buruh pun makin kian tak menentu.
Oleh karena itu, demi menyelamatkan nasib buruh Indonesia dan rakyat kecil, KSPI dan elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia (GBI) akan mendesak pemerintah dengan melakukan langkah konkret melalui aksi nasional.
Kegiatan itu akan dilakukan di 20 provinsi dan akan dipusatkan di depan Istana Negara dengan jumlah massa sebanyak 50 ribu buruh se-Jabodetabek pada Selasa 1 September 2015.
Baca: Kepung Istana, Ini 8 Tuntutan Buruh