Dalam tulisannya di laman Madinaonline, mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ini secara panjang lebar membeberkan gagasannya beserta ilustrasi hitungan-hitungan pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
Sebelum memberikan ilustrasi, Ade berpendapat bahwa kalau hukum Islam itu diciptakan Allah, harusnya hukum Islam itu dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas, kalau tidak maka harus diragukan apakah ajaran itu datang dari Allah.
“Saya tentu saja bukan ulama. Namun saya percaya kalau ajaran dan hukum Islam memang diciptakan Allah, maka hukum dan ajaran itu seharusnya membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas. Bila ajaran agama ternyata justru berkonsentrasi hanya pada kepentingan individu atau justru merugikan masyarakat, kita harus ragukan apakah ajaran agama itu memang datang dari Allah”, beber Ade.
Ade melihat kewajiban Haji dan Umrah tidak sejalan dengan upaya membangun kesejahteraan masyarakat miskin Indonesia.
“Ini yang sekarang tampaknya terjadi dengan ibadah haji dan umrah. Dalam pandangan saya, yang bisa saja salah, pelaksanaan ibadah haji dan umrah di Indonesia tidak sejalan dengan upaya membangun kesejahteraan masyarakat miskin Indonesia”, ungkapnya.
Sebelum membeberkan ilustrasi hitung-hitungan pelaksanaan ibadah Haji dan Umrah yang dinilainya hanya pemborosan saja, Ade beralasan bahwa seharusnya dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Dalam kasus Indonesia saat ini, praktik haji dan umrah yang dilakukan terkesan menghabiskan dana yang sangat besar yang sebenarnya bisa digunakan untuk kepentingan membangun kesejahteraan masyarakat.
Kita gunakan saja sebuah kalkulasi minimalis. Untuk naik haji, uang minimal yang harus dikeluarkan seorang calon haji adalah sekitar 40 juta rupiah. Ini dengan perhitungan ongkos naik haji pada 2015 adalah Rp 36 juta. Jumlah jamaah haji Indonesia tahun 2015 adalah 168 ribu orang. Dengan demikian, dana total yang dikeluarkan untuk ibadah haji pada 2015 adalah Rp 6,720 triliun. Itu dengan tidak memperhitungkan ONH plus” kata Ade.
“Lantas untuk umrah, biaya minimalnya per-orang adalah sekitar Rp 25 juta. Jumlah peserta umrah Indonesia pada 2015 diperkirakan 700 ribu jamaah. Dengan demikian dana total yang dikeluarkan untuk umrah adalah Rp 17,5 triliun”, papar Ade.
“Jadi, dengan perhitungan minimalis saja, uang yang terserap untuk kegiatan haji dan umrah per-tahun adalah sekitar Rp 6,7 triliun plus Rp 17,5 triliun, yakni sekitar Rp 24 triliun. Kalau sekarang kita tambahkan lagi angka itu dengan belanja jamaah selama di tanah suci, plus biaya ONH plus dan perjalanan wisata maka tidak berlebihan kalau angka itu melonjak menjadi sekitar Rp 30 triliun” paparnya.
Lalu ade melanjutkan dengan perhitungan besaran dana Haji dan Umrah yang bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Pertanyaannya, kalau dana itu digunakan untuk keperluan kesejahteraan masyarakat Indonesia, apa yang bisa dilakukan dengan Rp 30 triliun?
Kita pakai contoh sederhana saja. Belanja pemerintah pusat untuk perumahan dan fasilitas umum pada 2015 adalah Rp 25,6 triliun. Atau untuk kesehatan adalah Rp 24,2 triliun. Itu semua bisa ditutup dengan uang haji.
Kalau pembangunan rumah sederhana adalah Rp 50 juta, maka bisa dibangun 600 ribu rumah. Bila biaya renovasi sekolah mencapai Rp 200 juta per-sekolah, maka ada 150 ribu sekolah direnovasi. Bila pembetonan jalan selebar 7 meter adalah Rp 8 miliar per-kilometer, dengan dana haji satu tahun itu, bisa dibangun jalan beton 3750 km.
Ini semua memang sekadar simulasi. Namun apa yang ingin saya katakan, dana haji itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang jelas membawa efek berkelanjutan yang akan menyehatkan ekonomi Indonesia dan membantu kesejahteraan rakyat Indonesia.” tutupnya. (sbb/dakwatuna)