Selasa, 15 September 2015 | 09:56 WIB
Terkait
JAKARTA, KOMPAS.com -
Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono mengaku menerima banyak pesan
dari masyarakat Riau terkait masalah kabut asap dampak kebakaran lahan.
Pesan itu disampaikan melalui media sosial twitter, facebook, dan
instagram.
"Masyarakat Riau mohon pemerintah percepat & intensifkan upaya penanganannya," kata SBY lewat akun Facebooknya Susilo Bambang Yudhoyono.
SBY melihat pemerintah memang tengah mengangani gangguan asap ini. BNPB, TNI, Polri, dan petugas lain secara serius berupaya memadamkan api.
Namun, karena mendapat amanah, kata SBY, pesan masyarakat tersebut perlu disampaikan kepada pemerintahan Joko Widodo. (baca: Sepucuk Surat dari Riau untuk SBY)
"Maaf Bapak Presiden, saya tidak punya niat buruk apapun," kata SBY.
SBY mengaku sudah menyampaikan harapan rakyat kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut SBY, JK memberikan respons positif.
Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kebakaran hutan di Cagar
Biosfer Giam Siak Kecil, rumah untuk satwa langka, terancam punah, dan
spesies endemik di Tasik Betung, Kabupaten Siak, 3 September 2015.
"Masalah
kebakaran hutan & asap cukup kompleks. Diperlukan kepemimpinan,
kesatuan komando, alat peralatan & pengerahan petugas," kata SBY.
"Pencegahan & tanggung jawab daerah penting. Reaksi cepat
pusat penting. Hukum mesti ditegakkan dgn tegas bagi yg lalai &
membakar," tambah Ketua Umum Partai Demokrat itu. (baca: Sejak Januari 2015, Polisi Tetapkan 72 Tersangka Kasus Kebakaran Hutan)
Presiden Jokowi sebelumnya menginstruksikan kementerian/lembaga, TNI/Polri, dan seluruh pihak terkait untuk meningkatkan upaya penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera serta Kalimantan.
Instruksi itu disampaikan Jokowi di tengah-tengah kunjungan kenegaraan ke Timur Tengah. (baca: Presiden Jokowi Minta Penanganan Bencana Asap Dilakukan Lebih Cepat)
"Saya terus mengikuti perkembangan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan serta terus melakukan komunikasi dengan menteri dan pejabat terkait," kata Jokowi seperti dikutip dari Tim Komunikasi Presiden, Senin (14/9/2015).
Jokowi menegaskan, dirinya menginginkan semua kapasitas dikerahkan lebih cepat, lebih terkoordinir dalam penanganan bencana asap tersebut. Instruksi itu secara khusus ia tujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) dan kepala daerah terkait.
Selain itu, kata Jokowi, dirinya juga telah meminta pada penegak hukum untuk menindak tegas pihak yang melakukan atau bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan serta lahan. Tindakan tegas itu sampai kepada pencabutan izin pengelolaan hutan yang diberikan pemerintah.
Masalah asap yang terjadi setiap tahun, sudah menjadi sorotan masyarakat Indonesia hingga internasional dalam dua periode pemerintahan SBY. Ketika itu, asap tidak hanya menganggu aktivitas warga di Indonesia, tetapi juga Singapura dan Malaysia. (baca: Soal Kebakaran di Riau, SBY Surati PM Malaysia dan PM Singapura)
"Masyarakat Riau mohon pemerintah percepat & intensifkan upaya penanganannya," kata SBY lewat akun Facebooknya Susilo Bambang Yudhoyono.
SBY melihat pemerintah memang tengah mengangani gangguan asap ini. BNPB, TNI, Polri, dan petugas lain secara serius berupaya memadamkan api.
Namun, karena mendapat amanah, kata SBY, pesan masyarakat tersebut perlu disampaikan kepada pemerintahan Joko Widodo. (baca: Sepucuk Surat dari Riau untuk SBY)
"Maaf Bapak Presiden, saya tidak punya niat buruk apapun," kata SBY.
SBY mengaku sudah menyampaikan harapan rakyat kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut SBY, JK memberikan respons positif.
Presiden Jokowi sebelumnya menginstruksikan kementerian/lembaga, TNI/Polri, dan seluruh pihak terkait untuk meningkatkan upaya penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera serta Kalimantan.
Instruksi itu disampaikan Jokowi di tengah-tengah kunjungan kenegaraan ke Timur Tengah. (baca: Presiden Jokowi Minta Penanganan Bencana Asap Dilakukan Lebih Cepat)
"Saya terus mengikuti perkembangan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan serta terus melakukan komunikasi dengan menteri dan pejabat terkait," kata Jokowi seperti dikutip dari Tim Komunikasi Presiden, Senin (14/9/2015).
Jokowi menegaskan, dirinya menginginkan semua kapasitas dikerahkan lebih cepat, lebih terkoordinir dalam penanganan bencana asap tersebut. Instruksi itu secara khusus ia tujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) dan kepala daerah terkait.
Selain itu, kata Jokowi, dirinya juga telah meminta pada penegak hukum untuk menindak tegas pihak yang melakukan atau bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan serta lahan. Tindakan tegas itu sampai kepada pencabutan izin pengelolaan hutan yang diberikan pemerintah.
Masalah asap yang terjadi setiap tahun, sudah menjadi sorotan masyarakat Indonesia hingga internasional dalam dua periode pemerintahan SBY. Ketika itu, asap tidak hanya menganggu aktivitas warga di Indonesia, tetapi juga Singapura dan Malaysia. (baca: Soal Kebakaran di Riau, SBY Surati PM Malaysia dan PM Singapura)