Jika Partai Liberal dipimpin Tony Abbott maka akan kalah dalam pemilu.
Selasa, 15 September 2015 | 13:29 WIB
Mantan PM Australia Tony Abbott berbicara di hadapan media di Parliament House, Canberra, Selasa (15/9/2015). (REUTERS/Matt Siegel)
Namun, dalam pemungutan suara, Abbott hanya berhasil meraih 44
suara anggota partai. Sedangkan, Turnbull meraih 54 suara. Tetapi, apa
yang sebenarnya menyebabkan Partai Liberal menginginkan Abbott lengser
dari kursi kepemimpinan dan Perdana Menteri?
Seperti dikutip BBC, Senin, 14 September 2015, ada
beberapa penyebab kenapa Abbott dilengserkan. Pertama, adanya rumor akan
adanya perombakan kabinet dan beberapa Menteri yang ingin dia copot
menyebabkan banyak orang di kabinet merasa geram.
Kedua, popularitas Abbott terus menurun. Pada hari Senin kemarin,
dua polling yang dikeluarkan oleh setidaknya dua perusahaan media besar
di Australia menunjukkan akan ada banyak suara yang beralih dari partai
pemerintah dalam pemilihan sela di barat Australia pada Sabtu esok.
Sementara, penyebab ketiga disampaikan oleh Turnbull yakni gagalnya
Abbott dalam memberi perubahan ekonomi di Australia, sehingga sektor
bisnis dan pengusaha mulai kehilangan kepercayaan. Abbott juga dinilai
gagal menjelaskan kepada publik tantangan dan kesempatan yang dimiliki
oleh Australia.
Turnbull mengatakan, jika Abbott tidak diganti sebagai pucuk
pimpinan Partai Liberal, maka dalam pemilu pertengahan tahun 2016,
partai itu akan kalah dari koalisi buruh.
Kendati begitu, banyak pihak di koalisi yang telah memperingatkan
Turnbull, jika dia menggulingkan Abbott, maka sama saja mengulang
tragedi yang dialami oleh Partai Buruh. Dulu, Wakil Pemimpin Partai
Buruh, Julia Gillard, menggulingkan pucuk pimpinan Kevin Rudd.
Tetapi, Rudd kemudian balik menggulingkan Gillard dalam sebuah
pemungutan suara. Alhasil, dalam pemilu tahun 2013, Partai Buruh dihukum
oleh publik. Mereka kalah dari Partai Liberal.
Menangnya Abbott dalam pemilu tahun itu, disebabkan publik kadung
merasa kecewa terhadap pergantian pemimpin di Partai Buruh. Namun,
ternyata hal serupa kembali terulang di Partai Liberal.
Saat di awal berkuasa, pemerintah yang dikuasai Partai Liberal
mewujudkan janji untuk mencabut pajak bagi para emitor gas dan rumah
kaca terbesar di negara itu atau dikenal dengan nama pajak karbon.
Pemerintah juga mencabut 30 persen pajak keuntungan dari batu bara dan
biji besi.
Sementara, terkait kebijakan imigrasi, pemerintahan Abbott sempat
memberlakukan kebijakan ketat, termasuk dengan mendorong balik perahu
yang membawa pencari suaka ke Indonesia. Langkah itu, memang mampu
mengerem arus pencari suaka, tetapi mantera "menghentikan perahu" dan
"memotong pajak" nyatanya tak lagi mujarab.
Abbott gagal menjelaskan langkah-langkah pengetatan anggaran dan
tidak berhasil meyakinkan senat untuk menyetujui penghematan anggaran
tercermin dalam berbagai jajak pendapat.
