Selasa, 08 September 2015
Tidak sedikit umat Muslim di Tolikara, Papua, yang menjadi korban saat kerusuhan. Hingga saat ini, mereka juga masih tinggal di tempat pengungsian. Setiap hari ada polisi yang menjaga agar warga merasa aman dan nyaman.
Namun, jelang Hari Raya Idul Adha, kecemasan kembali menghampiri warga Muslim di Tolikara. Banyak beredar informasi yang mengancam ketenangan warga.
"Informasi yang beredar macam-macam. Karena itu kami butuh jaminan keamanan. Warga butuh ketenangan dan kedamaian menjalankan ibadah," kata Ustaz Ali Muchtar, Imam Masjid Baitul Muttaqin, Tolikara, Papua, kepada VIVA.co.id.
Menurut Ali, usai kerusuhan saat peringatan Hari Raya Idul Fitri, tempat pengungsian warga dijaga dua kompi pasukan Brimob. Tapi, belakangan pengamanan hanya dilakukan oleh dua personel Brimob pada malam hari.
"Selain saya, saudara-saudara kami di pengungsian juga was-was. Brimob yang jaga sudah ditarik dan sekarang hanya dua saja. Kami bersandar kepada Allah, kami tidak menyakiti mereka dan tidak menyalahi aturan negara," kata Ali.
Seperti diketahui, Gereja Injili di Indonesia (GIDI) memang mengajukan syarat agar masyarakat di Tolikara tidak berbuat anarki saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha.
GIDI meminta ada pemulihan nama baik GIDI, karena telah dianggap intoleransi. Selain itu, GIDI meminta agar pemerintah membuka lagi gereja GIDI di Solo agar masyarakat dapat kembali menjalankan ibadah seperti biasa.
Mereka juga minta agar Polda Papua membebaskan dua pelaku kerusuhan Tolikara bila ingin pelaksanaan salat Idul Adha berjalan aman. Kemudian, mereka minta masalah ini diselesaikan dengan jalan perdamaian adat.
Tapi, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menolak permintaan tokoh Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) itu. Luhut memastikan kalau persoalan di Tolikara akan diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Kedua tersangka dalam insiden Tolikara saat pelaksanaan salat Idul Idul Fitri tidak akan dibebaskan.
Negara, kata Luhut, menjamin keamanan pelaksanaan ibadah salat Idul Adha. Kepada tokoh GIDI, Menkopolhukam juga meminta agar insiden Tolikara tidak terulang lagi.
Sumber: viva.co.id
***
Sementara itu anggota DPR dari PKS meminta Polisi dan Tokoh Agama untuk bisa jamin kebebasan beragama di Tolikara
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan, Shalat Idul Adha tetap dilaksanakan di Tolikara.
"Agar tak terjadi kerusakan kerukunan antar umat beragama, maka kerukunan umat beragama harus dijaga di Tolikara. Polisi, tokoh agama, tokoh masyarakat di sana harus menjamin kebebasan beragama di Tolikara," katanya, Senin, (7/9), seperti dilansir ROL.
Namun, jelang Hari Raya Idul Adha, kecemasan kembali menghampiri warga Muslim di Tolikara. Banyak beredar informasi yang mengancam ketenangan warga.
"Informasi yang beredar macam-macam. Karena itu kami butuh jaminan keamanan. Warga butuh ketenangan dan kedamaian menjalankan ibadah," kata Ustaz Ali Muchtar, Imam Masjid Baitul Muttaqin, Tolikara, Papua, kepada VIVA.co.id.
Menurut Ali, usai kerusuhan saat peringatan Hari Raya Idul Fitri, tempat pengungsian warga dijaga dua kompi pasukan Brimob. Tapi, belakangan pengamanan hanya dilakukan oleh dua personel Brimob pada malam hari.
"Selain saya, saudara-saudara kami di pengungsian juga was-was. Brimob yang jaga sudah ditarik dan sekarang hanya dua saja. Kami bersandar kepada Allah, kami tidak menyakiti mereka dan tidak menyalahi aturan negara," kata Ali.
Seperti diketahui, Gereja Injili di Indonesia (GIDI) memang mengajukan syarat agar masyarakat di Tolikara tidak berbuat anarki saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha.
GIDI meminta ada pemulihan nama baik GIDI, karena telah dianggap intoleransi. Selain itu, GIDI meminta agar pemerintah membuka lagi gereja GIDI di Solo agar masyarakat dapat kembali menjalankan ibadah seperti biasa.
Mereka juga minta agar Polda Papua membebaskan dua pelaku kerusuhan Tolikara bila ingin pelaksanaan salat Idul Adha berjalan aman. Kemudian, mereka minta masalah ini diselesaikan dengan jalan perdamaian adat.
Tapi, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menolak permintaan tokoh Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) itu. Luhut memastikan kalau persoalan di Tolikara akan diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Kedua tersangka dalam insiden Tolikara saat pelaksanaan salat Idul Idul Fitri tidak akan dibebaskan.
Negara, kata Luhut, menjamin keamanan pelaksanaan ibadah salat Idul Adha. Kepada tokoh GIDI, Menkopolhukam juga meminta agar insiden Tolikara tidak terulang lagi.
Sumber: viva.co.id
***
 |
| Proses pembangunan kembali Masjid Tolikara pasca Tragedi Idul Fitri |
Sementara itu anggota DPR dari PKS meminta Polisi dan Tokoh Agama untuk bisa jamin kebebasan beragama di Tolikara
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan, Shalat Idul Adha tetap dilaksanakan di Tolikara.
"Agar tak terjadi kerusakan kerukunan antar umat beragama, maka kerukunan umat beragama harus dijaga di Tolikara. Polisi, tokoh agama, tokoh masyarakat di sana harus menjamin kebebasan beragama di Tolikara," katanya, Senin, (7/9), seperti dilansir ROL.